PKBS

PKBS-Jakarta
Paguyuban Keluarga Besar Sragen – Jakarta

Anggaran Dasar

Pembukaan

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Guna mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dengan demikian masyarakat tidak sekedar menjadi obyek pembangunan, melainkan ikut berperan aktif sebagai subyek pembangunan.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya dan tatanan sosial, yang kesemuanya merupakan sumber daya yang berperan dalam memperkaya khasanah budaya bangsa, sehingga perlu dilestarikan dengan cara menumbuhkembangkan sedemikian rupa, sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud masyarakat Indonesia tersebut adalah termasuk salah satunya masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sragen beserta keluarganya yang bertempat tinggal dan atau menetap di Jakarta dan sekitarnya.

Atas dasar pemikiran yang didorong oleh rasa saling membutuhkan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, serta dapat saling berkomunikasi secara akrab, mempererat ikatan perrsaudaraan antar pribadi dan antar keluarga, antar kelompok serta menjaga dan mengadakan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah asal, yakni Pemerintah kabupaten Sragen, dengan pemerintah daerah lainnya yang terkait, maupun dengan pemerintah pusat, maka masyarakat Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Kabupaten Sragen, sepakat untuk membentuk organisasi yang bersifat paguyuban yang disebut dengan “Paguyuban Keluarga Besar Sragen-Jakarta”, yang selanjutnya disingkat menjadi PKBS-Jakarta, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dengan Warga Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Kabupaten Sragen dalam Anggaran Dasar ini adalah warga Negara dan Keluarganya yang berasal dari Kabupaten Sragen atau keturunan dari masyarakat Kabupaten Sragen yang berada di Jakarta dan Propinsi Banten serta Propinsi Jawa Barat.

BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
1. Nama paguyuban yang dimaksud di dalam Anggaran Dasar ini adalah Paguyuban Keluarga Besar Sragen – Jakarta, yang selanjutnya disebut dengan PKBS-Jakarta.
2. Segenap warga Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Kabupaten Sragen beserta keluarganya, sebagaimana tersebut pada Bab I Pasal 1 Anggaran Dasar ini secara otomatis dapat menjadi anggota PKBS-Jakarta.
3. PKBS-Jakarta didirikan pada tanggal 20 Mei 1989 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
4. PKBS-Jakarta bertempat kedudukan di Jakarta

BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 3
Anggota PKBS-Jakarta adalah setiap warga Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Kabupaten Sragen beserta keluarganya, sebagaimana dimaksud pada Bab I, Pasal 1 Anggaran Dasar ini dan Masyarakat di luar Kabupaten Sragen yang ingin bergabung.

BAB IV
SIFAT ORGANISASI
Pasal 4
PKBS-Jakarta adalah satu organisasi sosial yang bersifat kekeluargaan atau paguyuban, untuk menghimpun seluruh warga Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Kabupaten Sragen beserta keluarganya, funa mempermudah komunikasi dalam rangka mempererat hubungan pribadi, keluarga maupun kelompok sebagai bentuk upaya meningkatkan ikatan tali silaturahim dan semangat gotong royong.

BAB V
ASAS, TUJUAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 5
PKBS-Jakarta berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6
PKBS-Jakarta bertujuan:
1. Ikut memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi terlaksananya pembangunan di segala bidang, menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual, berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memelihara dan mengembangkan rasa kekeluargaan serta meningkatkan tali silaturahim antar anggota melalui berbagai kegiatan pertemuan secara berkala.
3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan seni budaya, khususnya seni budaya Jawa.
4. Senantiasa berupaya untuk mensejahterakan anggota.

Pasal 7
Pengurus PKBS-Jakarta mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan acara pertemuan silaturahim secara berkala, dalam sekala kecil, sedang atau besar, menyesuaikan situasi, kondisi dan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki.
2. Dengan berlandaskan pada tingkat kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, PKBS-Jakarta bertugas untuk mengakomodasi dan memfasilitsi setiap gagasan anggota dalam koridor pencapaian tujuan Paguyuban.
3. PKBS-Jakarta bertugas untuk dapat mengumpulkan dan atau menyusun data seluruh anggota beserta informasi lainnya tentang potensi yang dimiliki oleh setiap anggota, sehingga bisa berdaya guna dan berhasil guna.
4. Pengurus PKBS-Jakarta semampu mungkin berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pihak Swasta guna mempermudah koordinasi di setiap kegiatan.
5. Pengurus PKBS-Jakarta senantiasa membina kelompok-kelompok arisan dan kelompok lain yang berada di Jakarta dan sekitarnya yang termasuk dalam PKBS-Jakarta.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8
Struktur organisasi PKBS-Jakarta terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Anggota yang berada pada kelompok-kelompok arisan.

Pasal 9
Dewan Penasehat
1. Dewan Penasehat PKBS-Jakarta berwenang memberikan nasehat, arahan dan pertimbangan-pertimbangan untuk kebaikan dan keberhasilan tujuan yang akan dicapai oleh Paguyuban.
2. Dewan Penasehat PKBS-Jakarta terdiri dari beberapa orang.
3. Dewan Penasehat PKBS-Jakarta dipilih berdasarkan usulan Anggota dan diputuskan dalam Rapat Anggota PKBS-Jakarta melalui mekanisme perwakilan.
4. Dewan Penasehat dapat sewaktu-waktu memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus.

Pasal 10
Dewan Pembina
1. Dewan Pembina PKBS-Jakarta berwenang memberikan binaan dan arahan pada Dewan Pengurus untuk kebaikan dan keberhasilan tujuan yang akan dicapai oleh Paguyuban.
2. Dewan Pembina PKBS-Jakarta terdiri dari beberapa orang.
3. Dewan Pembina PKBS-Jakarta dipilih berdasarkan usulan Kelompok/Anggota yang diputuskan dalam Rapat Kelompok/Rapat Anggota PKBS-Jakarta melalui mekanisme perwakilan.
4. Dewan Pembina dapat sewaktu-waktu membimbing Dewan Pengurus agar jalannya paguyuban sesuai Anggaran Dasar.

Pasal 11
1. Dewan Pengurus PKBS-Jakarta terdiri dari:
a. Seorang Ketua Umum;
b. Dua orang Ketua yaitu Ketua I dan Ketua II;
c. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
d. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara;
e. 6 (enam) orang Kepala Bidang.
2. Dewan Pengurus PKBS-Jakarta dipilih berdasarkan usulan Dewan Pembina/Penasehat.

Pasal 12
Tugas Pokok
Tugas pokok Pengurus PKBS-Jakarta adalah menyusun rencana, menjalankan program Paguyuban dengan mempertimbangkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki, serta memperhatikan saran, petunjuk dan arahan Dewan Pembina/Penasehat.

Pasal 13
Masa Bakti
Masa bakti Dewan Pembina/Penasehat dan Pengurus adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina/Penasehat.

Pasal 14
Kekuasaan Tertinggi
1. Kekuasaan tertinggi PKBS-Jakarta berada pada Rapat Dewan Pembina/Penasehat berdasarkan usulan perwakilan Anggota.
2. Dalam memutuskan pengurus Paguyuban, Dewan Pembina/Penasehat menyelenggarakan rapat yang dihadiri lebih dari 50%.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 15
1. Sumber keuangan PKBS-Jakarta diperoleh dari iuran anggota, sumbangan dari berbagai pihak serta usaha-usaha lainnya yang sah.
2. Keuangan PKBS-Jakarta dikelola secara baik oleh Pengurus dan dipertanggungjawabkan pada akhir masa kepengurusan.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS
Pasal 16
1. Pengurus PKBS-Jakarta berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kepengurusannya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya.
2. Pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan kepada Anggota PKBS-Jakarta melalui mekanisme perwakilan sebagaimana tersebut pada Bab VI pasal 14 Anggaran Dasar ini.

BAB IX
PEMBENTUKAN TIM FORMATUR
Pasal 17
1. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan, Dewan Pembina/Penasehat dan unsur-unsur perwakilan anggota PKBS-Jakarta, sebagaimana tersebut pada Bab Vi Pasall 14 Anggaran Dasar ini berkewajiban membentuk Tim Formatur kepengurusan PKBS di Jakarta untuk periode kepengurusan berikutnya.
2. Tim Formatur yang terbentuk sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, diwajibkan sesegera mungkin menyusun kelengkapan personalia Pengurus yang baru dan mengumumkannya kepada anggota PKBS-Jakarta melalui suatu pertemuan dengan Dewan Pembina/Penasehat serta Anggota.
3. Adapun susunan Dewan Pembina/Penasehat yang baru disusun dan ditetapkan secara musyawarah dan kekeluargaan, bersamaan waktunya pada saat pembentukan Tim Formatur kepengurusan PKBS-Jakarta.

BAB X
PENUTUP
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dibicarakan secara musyawarah oleh dewan Pembina/Penasehat, melalui musyawarah dan mufakat.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Dewan Pembina/Penasehat melalui mekanisme perwakilan anggota sebagaimana dimaksud pada Bab VI pasal 14.
3. Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau disempurnakan berdasarkan kebutuhan dan keputusan Rapat Dewan Pembina/Penasehat.
4. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan Anggaran Dasar yang terdahulu dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 12 Januari 2008

Perbanyak Silaturahim agar hidup lebih berarti